JAKARTA - Kepercayaan dunia internasional terhadap peran Indonesia di panggung global kembali ditegaskan. Pada awal tahun ini, Indonesia resmi dipercaya memimpin salah satu badan terpenting Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani isu hak asasi manusia.
Penunjukan tersebut sekaligus menandai momentum bersejarah karena bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk tahun 2026. Penetapan ini dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa pada 8 Januari 2026. Pertemuan tersebut juga menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun ini.
Proses Penetapan Melalui Mekanisme Kawasan
Sebelum penetapan resmi tersebut, negara-negara anggota Asia-Pacific Group telah lebih dahulu menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan. Kesepakatan ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 23 Desember 2025.
Penunjukan Indonesia mencerminkan konsensus di antara negara-negara kawasan Asia Pasifik yang menilai Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak diplomasi yang kuat dalam isu hak asasi manusia. Dengan dukungan kawasan tersebut, Indonesia melangkah ke tahap penetapan resmi di tingkat Dewan HAM PBB.
Penetapan ini sekaligus menjadi presidensi pertama Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Hal ini sejalan dengan mekanisme kepemimpinan Dewan HAM PBB yang dilakukan secara bergilir antar kelompok kawasan.
Diplomasi Aktif Perkuat Dukungan Internasional
Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri untuk menggalang dukungan.
Pendekatan intensif juga dilakukan kepada perwakilan negara sahabat yang berada di Jakarta. Strategi ini dijalankan selaras dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral.
Dalam pelaksanaan diplomasi tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memainkan peran sentral. PTRI Jenewa aktif berkoordinasi dengan negara-negara anggota Dewan HAM PBB dalam proses menuju penetapan presidensi Indonesia. Upaya ini turut didukung oleh PTRI New York serta seluruh perwakilan RI lainnya di berbagai negara.
Langkah diplomasi yang terstruktur dan konsisten tersebut menjadi kunci keberhasilan Indonesia meraih kepercayaan sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Pemerintah menilai hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif dan komitmen jangka panjang Indonesia dalam mendukung nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat global.
Pengalaman Diplomat Jadi Modal Kepemimpinan
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Penunjukan ini dinilai tepat mengingat pengalaman panjang Sidharto dalam dunia diplomasi internasional.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto pernah mengemban berbagai posisi strategis, di antaranya sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN.
Ia juga memiliki pengalaman sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Rekam jejak tersebut menjadi modal penting dalam memimpin forum multilateral yang kompleks seperti Dewan HAM PBB.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai dengan agenda kerja tahunan lembaga tersebut.
Peran Presiden Dewan HAM PBB tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga strategis dalam mengarahkan jalannya diskusi, menjaga tata kelola, serta memastikan proses berjalan sesuai prinsip-prinsip PBB.
Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian komunitas internasional.
Komitmen Imparsialitas dan Dialog Global
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan presidensi Dewan HAM PBB. Menurutnya, fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan di antara negara-negara anggota.
Selain itu, Indonesia juga akan mendorong penguatan dialog lintas kawasan serta meningkatkan partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global.
Tema yang diusung Indonesia dalam presidensi ini adalah “A Presidency for All”. Tema tersebut mencerminkan tekad Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta memastikan bahwa seluruh suara dari berbagai kawasan mendapat ruang yang adil dalam pembahasan isu hak asasi manusia.
Presidensi Indonesia pada 2026 juga menambah catatan panjang keterlibatan Indonesia di Dewan HAM PBB. Hingga kini, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Selain itu, Indonesia pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 melalui Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia telah dipercaya memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono. Rangkaian pengalaman tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi hak asasi manusia di tingkat global.