JAKARTA - Pemerintah memastikan kebijakan energi berbasis biodiesel masih akan berjalan sesuai peta jalan yang telah ditetapkan.
Di tengah dorongan berbagai pihak untuk mempercepat transisi ke biodiesel dengan campuran lebih tinggi, penerapan biodiesel B50 dipastikan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Untuk tahun 2026, pemerintah tetap menjalankan mandat penggunaan biodiesel B40 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, mulai dari stabilitas harga energi hingga kesiapan teknis di lapangan.
Pemerintah menilai bahwa keberlanjutan kebijakan biodiesel tidak hanya bergantung pada target pencampuran, tetapi juga harus selaras dengan kondisi ekonomi, industri, serta ketersediaan bahan baku kelapa sawit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana resmi untuk menerapkan B50 pada 2026.
Fokus utama pemerintah adalah memastikan implementasi B40 berjalan optimal, sembari terus melakukan kajian mendalam sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.
Pertimbangan Harga Dan Kesiapan Teknis
Airlangga menjelaskan bahwa salah satu aspek utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam menuju B50 adalah dinamika harga. Perbedaan antara harga fuel oil, harga BBM, dan harga kelapa sawit menjadi variabel penting yang terus dipantau secara berkala.
Pemerintah ingin memastikan kebijakan biodiesel tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan tekanan tambahan bagi anggaran negara maupun industri.
"Tahun ini, arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50, kajian harus dilakukan terus-menerus kemudian kita akan selalu melihat perbedaan harga antara harga fuel oil, harga BBM dengan harga kelapa sawit, deltanya berapa," ujar Airlangga.
Selain faktor harga, kesiapan teknis juga menjadi perhatian serius. Pemerintah masih melakukan kajian dan uji coba, termasuk pada sektor otomotif, untuk memastikan bahwa penerapan biodiesel dengan campuran lebih tinggi dapat berjalan aman dan efisien.
Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko terhadap performa mesin maupun infrastruktur distribusi energi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ambisi transisi energi dan stabilitas sistem energi nasional. B40 dinilai masih relevan sebagai tahap penguatan sebelum melangkah ke level campuran yang lebih tinggi.
Skema Menuju B50 Tetap Dipersiapkan
Meski belum akan diterapkan dalam waktu dekat, Airlangga menegaskan bahwa pengembangan biodiesel B50 tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Berbagai persiapan terus dilakukan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan ketika kondisi dinilai sudah memadai, baik dari sisi harga, pasokan bahan baku, maupun kesiapan industri pendukung.
Ia menyebutkan bahwa skema penerapan B50 disiapkan untuk paruh kedua tahun ini. Namun, keputusan akhir tetap akan menyesuaikan dengan skenario harga yang berlaku dan arahan Presiden.
Dengan demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke B50 ketika seluruh prasyarat telah terpenuhi.
"Ya, kita siapkan ke semester II tetapi kita saat sekarang dengan skenario harga yang ada arahan Bapak Presiden B40, tetapi siap B50," tutur Airlangga.
Pendekatan bertahap ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola kebijakan strategis di sektor energi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan dampak positif secara menyeluruh, baik bagi perekonomian nasional, ketahanan energi, maupun keberlanjutan lingkungan.
Dampak B40 Terhadap Emisi Dan Devisa Negara
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa implementasi biodiesel B40 telah memberikan dampak signifikan, khususnya dalam pengurangan emisi karbon.
Kebijakan ini tercatat mampu menekan emisi karbon dioksida hingga mendekati 42 juta ton, sebuah capaian penting dalam upaya Indonesia menurunkan jejak karbon sektor energi.
Selain manfaat lingkungan, penerapan B40 juga berdampak positif terhadap penghematan devisa negara. Dengan berkurangnya kebutuhan impor solar, pemerintah mampu menghemat devisa hingga sekitar US$ 8 miliar.
Angka tersebut menunjukkan kontribusi nyata biodiesel terhadap ketahanan energi sekaligus stabilitas ekonomi nasional.
"Mandatori biodiesel B40 ini menghemat emisi sebesar mendekati 42 juta ton daripada CO2. Dan juga menghemat devisa sebesar USD 8 miliar terhadap impor solar," ujar Airlangga.
Capaian tersebut menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan mandat B40 sambil mematangkan persiapan menuju B50.
Pemerintah menilai bahwa keberhasilan B40 tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kontribusinya terhadap tujuan besar pembangunan berkelanjutan.
Dengan terus melakukan kajian dan evaluasi, pemerintah berharap kebijakan biodiesel dapat berkembang secara terukur dan berkelanjutan. B40 saat ini menjadi pijakan penting menuju tahap berikutnya, sekaligus bukti bahwa transisi energi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi nasional.
